Indramayu Melawan Karbon : Cabut Izin Lingkungan PLTU Batubara 2

whatsapp-image-2016-10-20-at-08-04-31

Siaran Pers.

Setiap tahapan proses pembangunan PLTU batubara sejak penyusunan AMDAL dan di terbitkannya izin lingkungan hingga sampai beroperasinya banyak menimbulkan persoalan dampak kerugian masyarakat dan lingkungan. Ketidak terlibat dan terwakilinya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, Pembebasan “paksa” lahan – lahan produktif milik warga, manipulasi lahan fiktif dan mark up harga tanah, hilangnya mata pencaharian, pencemaran udara dan air serta tanah, memburuknya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat semakin dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun beroperasinya PLTU 1 Sumuradem Indramayu.

Alam, udara, laut dan tanah pertanian yang selama ini menyediakan kebutuhan hidup secara gratis, rusak dan tercemar. Lima tahun lalu, tanpa menggunakan uang kebutuhan pangan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi. Saat ini, masyarakat dipaksa semakin bergantung akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan PLTU batubara tidak hanya merusak lingkungan ditingkat lokal dan perubahan iklim global, tetapi juga membunuh perekonomian masyarakat dan meluluh lantahkan sistem sosial dan budaya lokal.

Hilangnya ratusan hektar lahan produktif, ribuan ton hasil padi dan mata pencaharian masyarakat sekitar merupakan proses pemiskinan secara sistematis.  Nelayan, Pencari rebon dan buruh tani bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan yang mereka tidak miliki keahliannya – pekerjaan kasar seperti buruh bangunan dan bekerja serabut untuk mendapatkan uang demi makan setiap hari. Fakta ini, melahirkan pertanyaan, ekonomi seperti apa dan kesejahteraan siapa yang dibangun oleh pemerintah.

Rencana pembangunan PLTU tahap 2 berkapasitas 2 x 1000 MW Indramayu mendapat penolakan kuat dari masyarakat kecamatan Sukra dan Patrol. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan penerbitan izin lingkungan, Konsultasi publik penetapan izin lokasi yang hanya melibatkan masyarakat pemilik lahan dan tokoh-tokoh masyarakat tidak merepresentasikan keterwakilan masyarakat terdampak.

Selain hal tersebut diatas, AMDAL PLTU 2 Indramayu disusun pada tahun 2010 – 2011 dan izin lingkungan baru diterbitkan pada akhir tahun 2015 lalu. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut telah banyak terjadi perubahan rona awal lingkungan, dampak beroperasinya PLTU 1 tidak menjadi pertimbangan dampak negative penting dalam dokumen AMDAL tersebut.

Kami memandang Bupati Indramayu telah lalai dan sengaja dalam penerbitan izin lingkungan AMDAL PLTU 2 Indramayu 2 x 1000 MW yang berdampak pada hilangnya hak – hak sipil masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas rencana pembangunan tersebut. Tidak hanya kehilangan hak masyarakat, tetapi ancaman semakin terdegradasinya dan kerusakan lingkungan serta hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal akan semakin memperburuk kualitas lingkungan – sosial – ekonomi desa – desa yang berada disekitar berdirinya PLTU 1 dan PLTU 2.

Manajer advokasi dan kampanye

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat.

Wahyu Widianto/081320423076