JATAYU – Cabut Izin PLTU 2 dari Tanah Kami

15440322_10208006046976443_7062436432852744558_o

 

Siaran Pers,

Indramayu, 15 Desember 2016. Proses tahapan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara berkapasitas 2 x 1000 MW yang akan dibangun diatas lahan 267,9 ha meliputi 3 desa di 2 kecamatan Patrol dan Sukra terus berjalan. Program pemerintah pusat ini seolah tidak bisa ditunda apalagi dihambat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib mensukseskan program ambisius tersebut walau harus menabrak aturan dan mengorbankan masyarakat sekalipun.

Meski masyarakat sudah melakukan banyak upaya seperti mengirimi surat keberatan tentang penetapan lokasi kepada gubernur, keberatan izin lingkungan kepada bupati dan  melakukan aksi protes proyek ini terus berjalan bahkan semakin dipercepat.

Salim, salah seorang koordinator JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) mengatakan, kami tidak akan lelah untuk menyampaikan tentang keberatan kami. Kami masyarakat Desa Mekarsari menuntut Bupati Indrmayau agar menggagalkan rencana pembengunan PLTU 2 dengan cara mencabut izin lingkungan dan jangan menandatangani izin mendirikan bangunan (IMB). Intinya kami menolak keras rencana pembanguan tersebut karena Desa / tanah kami adalah tanah produktif dan kami mayoritas kaum buruh tani. Bukan hanya itu, ini menyangkut hidup dan hidup anak – cucu kami dimasa depan.

Manajer advokasi dan kampanye WALHI Region Jawa Barat, Wahyu Widianto mengatakan, Tuntutan masyarakat berawal dari cara pemerintah yang seolah ingin dengan mudah dan cepat dalam semua proses tahapan rencana pembangunan untuk menghindari sikap penolakan dari masyarakat,tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah kabupaten indramayu tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari desa – desa terdampak rencana pembangunan PTLU tahap 2. Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat, terkait dengan proses  AMDAL dan izin lingkungan serta potensi ancaman dampak lingkungan –  ekonomi dan kesehatan masyarakat desa sekitar rencana pembangunan.

AMDAL PLTU 2 yang dibuat tahun 2010 sudah kadaluarsa dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tidak bisa mewakili potensi dampak penting hipotik dalam dokumen tersebut. Sementara surat keputusan izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati 5 tahun kemudian tepatnya pada 26 mei 2015, bagaimana mungkin dokumen lingkungan yang telah berumur 5 tahun kemudian dikeluarkan izin, karena dalam kurun waktu tersebut ada banyak perubahan rona awal terjadi.  Hal ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan Bupati untuk meninjau ulang bahkan segera mencabut izin lingkungan yang diterbitkannya.

 

Narahubung :

Salim/ 081322145523

15440322_10208006046976443_7062436432852744558_oWahyu widianto /081320423076