Catatan Akhir Tahun Ruang dan Lingkungan Hidup Jawa Barat 2016 :KRISIS DAN DARURAT BENCANA EKOLOGIS DI JAWA BARAT

MASALAH DAN BENCANA LINGKUNGAN HIDUP:

Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kerusakan daerah aliran  sungai (DAS) di Jawa Barat tetap parah, bahkan semakin parah. Sungai menjadi tempat limbah dan sampah, tanah dan air makin tercemar, hutan dan lahan resapan makin berkurang/menyusut, gunung-gunung terus menghilang. Bencana lingkungan hidup di tahun 2016 pun semakin meningkat sebangun dengan meningkatnya jumlah korban jiwa, harta dan benda pun makin banyak. Sebangun dengan itu, pengaduan warga pun atas kasus-kasus tata ruang dan lingkungan hidup terus bertambah baik yang terlaporkan langsung ke WALHI Jawa Barat maupun yang muncul di media massa.

Selama tahun 2016, WALHI Jawa Barat telah mendapatkan pengaduan kasus-kasus baru dari warga. Sedikitnya ada sekitar 25 kasus yang diadukan ke WALHI Jawa Barat diantaranya yaitu

  • 3 kasus pencemaran limbah industri di Kabupaten Bandung,
  • 1 kasus pembakaran oli bekas di Kota Bandung,
  • 3 kasus pembangunan sarana wisata di kawasan resapan air di kawasan puncak Bogor Kabupaten Bogor,
  • 1 kasus pertambangan liar di Sungai Cilutung Majalengka,
  • 1 kasus pertambangan di kaki Gunung Geulis Sumedang,
  • 1 kasus pertambangan pasir dan batuan di Gunung Lalakon di Kabupaten Bandung,
  • 1 kasus pertambangan illegal di Gunung Guntur Garut
  • 1 kasus pembangunan apartemen dan hotel di Kawasan lindung KBU kota Bandung (Sahid Kondotel, Hotel GAIA)
  • 1 kasus pengelolaan sampah di TPA Ciledug di Cirebon,
  • 1 kasus pembangunan industri manufaktur di Kabupaten Subang,
  • 1 kasus kerusakan hutan perhutani oleh aktivitas offroad di kawasan Jayagiri Lembang,
  • 1 kasus pembangunan perumahan di Cidadap Padalarang Bandung Barat,
  • 1 kasus pertambangan karst PT Mas Bintang Belitung di Pangkalan Karawang,
  • 1 kasus pencemaran limbah cair PT Pindoddeli di Sungai Cibeet Karawang,
  • 1 kasus pembangunan PLTMH bermasalah dan menimbulkan dampak bencana matinya ikan kolam air deras di sungai Cianten di Pamijahan Kabupaten Bogor,
  • 1 kasus kegiatan seismic di Indramayu yang menimbulkan keretakan rumah-rumah warga dan
  • 1 kasus perizinan pembangunan rumah sakit mitra idaman di Kota Banjar.
  • 1 kasus pembangunan pelabuhan di Patimban Subang
  • 1 kasus pembangunan Bandara Kertajati Majalengka Bermasalah
  • 1 Kasus aktivitas seismik PT Pertamina di Segeran Indramayu
  • 1 kasus Pet Park Kota Bandung

Sementara kasus-kasus pembangunan infrastruktur skala besar yang muncul dan sikapi WALHI Jawa Barat diantaranya pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung, pembangunan bandara Kertajati Majalengka, Bongkar muat batubara di pelabuhan Panjunan Kota Cirebon, kasus pembangunan PLTU 2 Indramayu, kasus pembangunan PLTU 2 Cirebon. Selain kasus pembangunan infrastruktur skala besar yang merampas ruang hidup warga dan menimbulkan masalah lingkungan, menjelang akhir tahun 2016, kasus lingkungan hidup yang memberikan dampak buruk terhadap warga diantaranya banjir bandang di hulu sungai cimanuk Kabupaten Garut, banjir di Kota Bandung.

Bencana Lingkungan Hidup. Tahun 2016 adalah tahun basah. Setiap bulan pasti terjadi hujan. Seluruh wilayah Jawa Barat mengalami cuaca basah sebagaimana informasi BMKG. Bahkan menjelang akhir tahun, cuaca semakin ekstrim karena dipengaruhi oleh perubahan cuaca skala global, perubahan iklim dari El Nino ke Lanina.

Dampak perubahan cuaca ekstrim yang diperburuk oleh kerusakan DAS menyebabkan bencana lingkungan hidup tahun 2016 semakin parah. Tidak ada satu kabupaten/kota pun di Jawa Barat yang luput dari sergapan bencana. Dari total 5.962 desa di Jawa Barat, maka 10 % mengalami bencana lingkungan hidup berupa longsoran, gerakan tanah, banjir, banjir bandang dan angina putting beliung.

Berdasarkan catatan WALHI Jawa Barat, selama tahun 2016, jumlah kejadian bencana lingkungan hidup di Jawa Barat meningkat dari tahun 2015. Jika dalam tahun 2015, tercatat jumlah kejadian bencana lingkungan hidup mencapai 525 kejadian maka tahun 2016 mencapai 656 kejadian bencana berupa longsor/gerakan tanah/ambalasan, banjir dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana terbanyak terjadi di Sukabumi, Garut, Bandung Barat dan Kabupaten Bogor.

Jumlah korban jiwa pun meningkat, jika pada tahun 2015 korban jiwa mencapai 101 orang, maka tahun 2016 korban jiwa mencapai 123 orang. Selama tahun 2016, rata-rata orang meninggal 10 orang/bulan. Sekitar 8.500 rumah rusak. Diperkirakan, kerugian secara finansial akibat bencana lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Barat mencapai lebih dari Rp. 1 Trilyun.

Selain itu, bencana banjir di Jawa Barat juga telah mengakibatkan kerugian pertanian. Banjir yang menggenangi lahan pertanian irigasi dan non irigasi telah menyebabkan gagal panen, akibatknya produktifitas pangan padi juga menurun. Tentu ini akan mempengerahui ketahanan pangan di Jawa Barat.

Banjar Bandang. Dipicu oleh hujan deras dan lama, diperparah oleh kerusakan lahan resapan dan lindung, maka kejadian banjir skala besar yang memberikan dampak kerugian besar terjadi di sejumlah daerah aliran sungai di Jawa Barat, diantaranya banjir di Bekasi yang menewaskan 2 orang, banjar bandang di Hulu Cimanuk Kabupaten Garut yang menewaskan 43 orang, banjar bandang di sungai Cipunagara Subang yang menewaskan 6 orang, banjir bandang di sungai Cikaso Sukabumi menewaskan 1 orang dan banjir Cileuncang di Kota Bandung menewaskan 1 orang. Banjir bandang pun menghantam kurang lebih 3.000 rumah warga dan fasilitas sosial lainnya.

Perizinan Pembangunan Abaikan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Meskipun undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan turunannya sudah 7 tahun diberlakukan namun korporasi atau pelaku usaha tetap mengabaikan aturan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah pun tetap lemah dalam mengendalikan dan mengawasi praktik kegiatan usaha dan pembanguna. Banyak pelanggaran perizinan pembangunan dan lingkungan dibiarkan tanpa penindakan hukum yang tegas oleh pemerintah. Praktik pelanggaran perizinan lingkungan hidup ditemukan dalam pembangunan industri, pertambangan, pembangunan sarana komersil dan properti serta pembangunan infrastruktur.

Pembiaran praktek pembangunan properti yang mengabaikan dan melanggar perizinan lingkungan hidup ditemukan di kawasan perkotaan dan wilayah perbukitan/pegunungan yang memiliki fungsi resapan/tankapan air seperti di kawasan Bandung Utara, Bogor Puncak Cianjur dan Bandung Selatan. Banyak pembangunan hotel, apartemen, kondotel yang abaikan perizinan lingkungan hidup. Beberapa kasus yang muncul misalnya pembangunan properti yang melanggar tata ruang, pematangan lahan dilakukan sebelum Amdal dibuat, pembangunan tidak dilengkapi amdal dan pembangunan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

Selama tahun 2016, beberapa kasus pembangunan sarana komersil dan properti yang bermasalah dalam aspek tata ruang dan lingkungan hidup diantarnya di kota Bandung ada sekitar 17 kasus di Kawasan puncak Bogor, sedikitnya ada 2 kasus, di Bandung selatan ada sedikitnya 2 kasus, di Kabupaten Garut ada sedikitnya 2 kasus. Selain itu, banyak kasus-kasus pelanggaran perizinan lingkungan hidup dilakukan oleh pengusaha-pengusaha industri yang mencemari lingkungan serta perizinan pertambangan sebagaimana praktik pertambangan yang terjadi di Bogor, Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat.

Tindakan pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota pun sangat lemah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum tata ruang dan lingkungan hidup. Banyak kasus-kasus pelanggaran perizinan pembangunan yang terjadi dibiarkan. Penegakan hukum pun lemah, hanya cukup diberikan sanksi administrasi berupa peringatan. Di Kota Bandung misalnya, kebijakan diskresi Walikota Bandung terhadap pelanggar perizinan pembangunan hanya cukup diberikan kompensasi saja.

Alih fungsi Lahan Yang Masif.  Alih fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah problem utama kewilayahan Jawa Barat. Alih fungsi lahan terjadi di kawasan hutan dan non kawasan hutan baik di wilayab perkotaan maupun perdesaan. Alih fungsi lahan jelas akan mendegradasi fungsi tanah itu sendiri dan menghilangkan fungsi resapan air. Beberapa faktor penyebab alih fungsi lahan yang makin masif diantaranya :

  • pembangunan kawasan properti/sarana komersil di lahan-lahan resapan air, pertanian produktif seperti terjadi Kabupaten Karawang, Bekasi, Kota Bandung. Beberapa grup pengembang property skala besar sudah menguasai banyak tanah di Jawa Barat seperti Agung Podomoro Land, Agung Sedayu, Lippo Grup, Summarecon, Istana Grup, Kagum Grup, Ciputra Grup, Artagraha Grup dll.
  • pembangunan kawasan sarana komersil/wisata di kawasan-kawasan tangkapan air seperti di Kawasan Bandung Utara, Bandung Selatan, Kawasan Puncak Bogor Cianjur
  • Praktik pertambangan mineral dan logam di Jawa Barat. Sampai sekarang, tercatat sudah ada 620 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Jawa Barat di atas lahan seluas 330.000 Ha.
  • Pembangunan kawasan-kawasan industri baru baik manufaktur maupun non manufaktur yang terjadi di Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Subang, Majalengka, Indramayu dan Cirebon. Tercatat sekitar 15.000 kawasan industri terbangun
  • Pembangunan infrastruktur skala besar seperti Bandara Kertajati dan Karawang yang mengkonversi lahan pertanian dan pemukiman seluas 10. 000 ha. Infrastruktur 8 bendungan /dam skala besar akan mengalihfungsi lahan kebun, sawah, hutan dan pemukiman mencapai 9.000 ha. Pelabuhan Patimban juga akan menghilangkan
  • Pembangunan 11 jalan tol akan merampas dan mengalihfungsi lahan dan hutan seluas 1.308 ha
  • Pembangunan 3 PLTU di Cirebon dan Indramayu telah mengkonversi lahan pertanian dan pesisir sekitar 1.300 ha.

Kawasan Hulu DAS Yang Rusak. Praktik pertambangan, pembukaan lahan untuk pertanian olah tanah, bisnis wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pertambangan telah mengalihfungsi kawasan lindung dan tankapan air dan semakin memperburuk kualitas lahan dan ekosistem. WALHI Jawa Barat memperkirakan hulu DAS yang rusak parah diantaranya kawasan Hulu DAS Cimanuk mencapai 4500 ha, kawasan hulu Citarum di Bandung Selatan mencapai 9.000 ha, kawasan Hulu DAS Ciliwung dan Cisadane mencapai 7.500 ha.

 Pembangunan Infrastruktur Skala Besar. Tercatat dalam Kebijakan RPJMN dan Perpres No 3 tahun 2015 tentang proyek strategis nasional yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No 1 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, Wilayah Jawa Barat menjadi wilayah pembangunan infrastruktur skala besar terbanyak seperti Bendungan, waduk, Jalan Tol, Bandara, Kereta Api Cepat, PLTU, Pelabuhan dan Bandara. Tercatat sekitar 29 proyek infrastruktur skala besar akan dibangun di wilayah rentan Jawa Barat.

Pembangunan infrastruktur skala besar bukan saja merusak bentang alam, namun dipastikan akan merampas ruang hidup rakyat. Tanah, kebun, sawah, pemukiman dll akan dirampas, rakyat dipaksa pindah dan tidak ada jaminan atas mata pencaharian di tempat baru. Pembangunan infrastruktur skala besar juga telah mengakibatkan konflik sosial dan lunturnya budaya kaum agraris.

 Pencemaran Limbah Industri. Tidak mengalami perubahan berarti. Praktik pembuangan limbah industri baik cair dan udara terus berlangsung tanpa henti. Sungai-sungai bersejarah dan besar di Jawa Barat seperti Citarum, Ciliwung, Cimanuk menjadi tempat limbah industri, belum lagi sungai-sungai lainnya. Di DAS Citarum misalnya sekitar 526 pabrik masih membuang limbah cair secara sembarangan, tanpa pengolahan di IPAL.

Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Warga. Pembangunan ruang dan wilayah, konflik penguasaan sumber daya alam dan permasalahan lingkungan hidup di Jawa Barat harus berujung pada intimidasi, kriminalisasi terhadap warga yang melakukan protes untuk meraih keadilan, mempertahankan ruangnya, menegakan hukum serta melawan kesewenang-wenangan negara dan korporasi.

Selama tahun 2016, beberapa kasus kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh warga dan komunitas  sebanyak 33 orang lebih, diantaranya :

  • Di Rancekek, kabupaten Bandung, 1 orang warga yang protes atas pengelolaan limbah B3 yang melanggar aturan harus berurusan dengan aparat hukum karena dilaporkan oleh pihak pengusaha mencemarkan nama baik.
  • Di Majalaya Kabupaten Bandung, 5 orang warga yang protes atas pencemaran limbah Industri di Majalaya mendapatkan intimidasi dari preman dan warga yang dibayar oleh perusahaan.
  • Di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, 17 orang pemuda/mahasiswa yang melakukan protes atas aktivitas bongkar muat batubara ditangkap oleh pihak kepolisian Kota Cirebon
  • Di Majalengka, 6 orang warga/petani Desa Sukamulya dan Sukakerta ditangkap dan ditahan oleh Polres Majalengka dan Polda Jawa Barat karena berusaha memprotes praktik pengukuran tanah sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Selain itu, petani dikawasan hutan di Kecamatan Kertajati yang mengalami kriminalisasi dari Perum Perhutani sebanyak 4 orang.
  • Di Kabupaten Bogor, kelompok warga yang memprotes pertambangan di Gunung Kandaga harus mendapatkan intimidasi dan kekerasan dari pihak preman dan aparat setempat
  • Di Kabupaten Bogor, para petani kolam air deras di Pamijahan mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak perusahaan yang membangun PLTMH bermasalah
  • Di Sukabumi, warga yang memprotes pembangunan pabrik Semen Jawa PT CSG mengalami intimidasi oleh pihak aparat kepolisian dan TNI
  • Di Kabupaten Bandung, warga yang memprotes pertambangan di Gunung Lalakon mendapatkan ancaman dari pihak perusahaan tambang PT Jasa Sarana

Pembiaran Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Prosedur Izin Lingkungan. Selama tahun 2016, seperti di tahun sebelumnya, pemerintah dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum masih melakukan pembiaran atas perusakan lingkungan  dan belum memprioritas penyelesaian kasus-kasus tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat yang nyata. Tindakan pemerintah dan pemerintah daerah di Jawa Barat hanya baru sebatas merespon dan tidak bertindak secara serius menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

Kasus-kasus lingkungan hidup yang bermasalah dari aspek perizinan lingkungan hidup, amdal dan kerusakan lingkungan yang sudah lama berlangsung tidak diselesaikan dan dipulihkan kembali. Pemerintah sepertinya telah dikalahkan oleh para perusak lingkungan hidup.

Pembiaran penindakan atas pelanggaran prosedur perzinan lingkungan hidup yang dibiarkan diantaranya kasus-kasus berikut :

  • Pembangunan hotel Pullman
  • Pembangunan apartemen Gateway
  • Pembangunan Sahid Kondotel
  • Dll

Diantara sekian banyak kasus-kasus lingkungan hidup di Jawa Barat, beberapa kasus lingkungan hidup yang terus dibiarkan diantaranya pencemaran limbah industri Citarum, praktik pertambangan di kawasan hutan di KPH Bogor, pertambangan di Gunung Lalakon Kabupaten Bandung, pencemaran udara pabrik semen, pertambangan di kawasan karst Citatah Rajamandala, pembangunan sarana komersil oleh para pengembang properti di Kawasan Bandung Utara, praktik pembuangan limbah PT Pindoddeli di Cibeet Karawang dan pelanggaran hukum bongkar muat batubara di Pelabuhan Panjunan Cirebon.

Pembiaran Korban Bencana Banjir di Cekungan Bandung. Hampir 30 tahun, setiap musim hujan banjir selalu terjadi di Cekungan Bandung setiap tahunnya. Wilayah cekungan Bandung yang menjadi langganan banjir di antaranya Majalaya, Rancaekek, Cicalengka, Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, Banjaran, Margaasih. Genangan banjir di wilayah tersebut terus terjadi setiap tahun, namun pemerintah dan pemerintah daerah abai untuk menyelesaikan banjir. Setiap tahun, kurang lebih 9.000 rumah harus terendam, ribuan jiwa harus mengungsi berada diposko-posko pengungsian.

Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi dan Liar. Di tahun 2016, perburuan dan perdagangan satwa liar juga terjadi. Jenis satwa liar dan lindungi yang marak diburu dan diperdagangkan diantaranya macan tutul dan lumba-lumba. Kasus perburuan macan terjadi di Gunung Sawal, Tasikmalaya Ciamis telah memakan korban sedikitnya 7 ekor macan tutul. Selain itu, pengurusan kebon binatang pun sangat buruk seperti yang terjadi di Kebon Binatang Bandung dan Taman Safari Bogor. Selain itu, di Kota Bandung

 POKOK MASALAH:  

Kebijakan Pembangunan Yang Memperburuk Kualitas Lingkungan. Kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan yang terus berlangsung belum menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mengurus ruang dan wilayah serta menjalankan agenda pembangunan. Bukannya memitigasi agar resiko bencana bisa diminalisir sehingga korban nyawa, harta dan benda tidak terlalu banyak. Malah sebaliknya, kebijakan pembangunan yang dilakukan semakin memperburuk kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Kebijakan pembangunan di level nasional, provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa Barat yang tertuang dalam RTRWN-RTRW Daerah dan RPJMN-RPJMD serta program pembangunan tahunan semakin tidak memihak pada pemulihan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana lingkungan. Pengelolaan wilayah dan ruang dengan memperbanyak kawasan-kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan baru dipastikan akan memperburuk kualitas lingkungan DAS itu sendiri.

Selain kebijakan tata ruang dan wilayah yang menjadi biang masalah, Keputusan Menteri ESDM No 1204 tahun 2014 tentang penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) akan menghancurkan ekosistem wilayah Jabar selatan terutama kawasan perkebunan, hutan, pesisir dan karst.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Yang Lemah. Meskipun di Jawa Barat sudah terbangun Tim Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) namun kelembagaan ini belum memberikan kontribusi nyata dalam menegakan hukum lingkungan hingga memberikan efek jera bagi para perusak dan pencemar dan memaksa pelaku melakukan upaya pemulihan lingkungan secara nyata. Hampir 2 tahun Tim Satgas PHLT bekerja, sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hanya sebatas administratif berupa peringatan dan pembinaan. Sangat sedikit kasus-kasus lingkungan bisa di bawa ke meja hijau.

Selama tahun 2016, berdasarkan informasi dari BPLHD Jawa Barat kasus pencemaran di DAS Citarum, hanya 5 kasus perusahaan pencemar hanya diberikan rekomendasi di stop sementara. Sementara Polda Jawa Barat pun belum menambah kasus lingkungan yang dipidanakan, sejak tahun 2015 menangani 14 kasus pencemaran dan perusakan di DAS Citarum.

Dari data PN Bale Bandung tahun 2016, hanya 2  kasus lingkungan hidup yang diputus yang salahstunya menimpa warga/petani, yaitu  warga yang mengambil kayu tanpa izin di kawasan Hutan Perhutani yang dijatuhkan kepada Eem Bin Komar dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500.000.000 dan putusan yang diberikan kepada Rendi Ratu Purnama Negara yang divonis 2 tahun dan denda 10 juta karena memiliki satwa yang dilindungi.

Dalam kasus banjir bandang Garut, Polda Jawa Barat pun hanya baru tahap penyidikan dengan memanggil 6 pemilik kawasan wisata di hulu Cimanuk. Proses penanganan banjir Garut pun cenderung tertutup, tidak transparan.

Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Yang Kurang dari 1 %. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPLHD,  Di luar program Citarum Bestari yang bertambah dari Rp 90 Milyar di tahun 2015 menjadi Rp 120 Milyar di tahun 2016. Anggaran belanja rutin untuk pemulihan dan penanganan lingkungan hidup masih kecil kecil hanya 0,18 % dari total Belanja APBD di tahun 2016 dan 0,17% dari total Belanja Tahun 2015. Artinya tidak mencapai 1 % dari total APBD di tahun 2016 sebesar Rp 29,9 T dan di tahun 2015 sebesar Rp 24, 7 Trilyun.  Hal ini membuktikan bahwa Pemrov Jawa Barat tidak memiliki komitmen tegas dalam penanganan lingkungan hidup di Jawa Barat.

Meskipun program  Citarum Bestari dengan penggunaan anggaran cukup besar melebihi belanja dalam APBD namun besaran anggaran tidak menyelesaikan masalah lingkungan di DAS Citarum.

PETA ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI JAWA BARAT :

No Nama Kabupaten/Kota Masalah Lingkungan Hidup
1 Kota Bandung Alih fungsi lahan resapan air, banjir, kurangnya RTH, pencemaran udara, pencemaran sungai, kekurangan air saat kemarau, sampah, pengambilan air bawah tanah
2 Kota Cimahi Alih fungsi lahan resapan, kurangnya RTH, pencemaran industri, banjir, kekurangan air bersih, pencemaran udara, sampah, pengambilan air bawah tanah
3 Kota Banjar Kurangnya RTH, banjir, sampah, pertambangan galian c
4 Kota Cirebon Limbah batubara, pencemaran udara, banjir, kurangnya RTH, krisis air bersih saat kemarau,pengambilan air bawah tanah
5 Kota Tasikmalaya Kurangnya RTH, banjir, sampah, banjir
6 Kota Bogor Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, krisis air bersih, pencemaran sungai, pengambilan air bawah tanah
7 Kota Depok Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, krisis air bersih, pencemaran sungai, banjir
8 Kota Bekasi Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, pencemaran sungai, banjir
9 Kota Sukabumi Kurangnya RTH, alih fungsi lahan resapan, sampah dan limbah, krisis air bersih
10 Kabupaten Bandung banjir, sampah, pencemaran limbah industri, pencemaran sungai, alih fungsi lahan sawah dan resapan, krisis air bersih, lahan kritis di kawasan hutan, pencemaran batubara, longsor
11 Kabupaten Bandung Barat banjir, sampah, pencemaran limbah industri, pencemaran sungai, alih fungsi lahan sawah dan resapan, krisis air bersih, lahan kritis di kawasan hutan, pencemaran batubara, longsor, pertambangan galian c dan pertambangan di kawasan karst
12 Kabupaten Sumedang banjir, longsor, alihfungsi lahan, pertambangan galian c, alihfungsi kawasan hutan, kebakaran hutan
13 Kabupaten Garut banjir, pencemaran sungai, pertambangan pasir besi di kawasan pesisir, alihfungsi lahan sawah, alihfungsi kawasan hutan, pertambangan galian c, sampah
14 Kabupaten Sukabumi pertambangan pasir besi di pesisir, pertambangan emas di lahan perkebunan, pertambangan di kawasan karst, banjir, longsor, alihfungsi kawasan hutan, kebakaran hutan, pencemaran sungai oleh pertambangan
15 Kabupaten Cianjur sampah, limbah pabrik, banjir, longsor, pertambangan pasir besi di pesisir, pencemaran sungai, pertambangan galian c
16 Kabupaten Bogor pertambangan di kawasan hutan dan perkebunan, sampah, limbah industri, pengambilan air bawah tanah, kurangnya RTH di perkotaan, hutan beton di kawasan resapan air dan hutan, sampah domestik
17 Kabupaten Purwakarta Pertambangan, pencemaran sungai, limbah cair, limbah batubara, alihfungsi kawasan hutan dan sawah
18 Kabupaten Karawang rusaknya kawasan mangrove, alihfungsi lahan pertanian, limbah pabrik, sampah domestik, pengambilan air bawah tanah, banjir, pertambangan karst, pencemaran sungai
19 Kabupaten Bekasi rusaknya kawasan mangrove, alihfungsi lahan pertanian, limbah pabrik, sampah domestik, pengambilan air bawah tanah, banjir, pencemaran sungai
20 Kabupaten Subang rusaknya kawasan mangrove, banjir, sampah, alihfungsi lahan pertanian oleh pabrik, limbah pabrik, longsor, kebakaran hutan
21 Kabupaten Indramayu rusaknya kawasan mangrove, sampah, limbah pabrik, banjir, pertambangan pasir besi di pesisir, limbah minyak, limbah batubara, pencemaran sungai, pertambangan galian c
22 Kabupaten Cirebon alihfungsi kawasan pesisir, limbah batubara, pertambangan galian c, pencemaran sungai, kurangnya RTH, longsor, banjir, pengambilan air bawah tanah
23 Kabupaten Kuningan pertambangan galian c di kawasan hutan, alih fungsi lahan, sampah dan limbah, longsor
24 Kabupaten Majalengka sampah, limbah industri, alih fungsi lahan pertanian, longsor, banjir, pertambangan galian c
25 Kabupaten Ciamis Pertambangan galian c, pertambangan di kawasan pesisir, pertambangan karst, sampah, banjir, longsor, alihfungsi kawasan hutan
26 Kabupaten Pangandaran sampah, pertambangan di kawasan karst dan pesisir, alihfungsi kawasan pesisir, banjir dan longsor
27 Kabupaten Tasikmalaya banjir, longsor, pertambangan di kawasan pesisir, pertambangan galian c, alihfungsi kawasan hutan,

 

WARGA MELAWAN PERAMPASAN RUANG DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN:

Warga Aktif Melawan Perampasan Ruang Hidup. Pembangunan wilayah atas nama pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan terus  merampas ruang hidup dan sumber kehidupan warga. Menyikapi situasi ini, ternyata warga juga tidak diam, warga melakukan perlawanan melalui protes, audensi, demontrasi menentang kebijakan pembangunan yang merugikan mereka.

Selama tahun 2016, Warga dan para petani Sukamulya Kecamatan Kertajati terus bergerak melakukan perlawanan mempertahankan ruang hidup mereka dari pembangunan Bandara Kertajati. Warga Sirnaresmi Sukabumi terus berjuang melawan dampak pembangunan pabrik semen PT SCG, Warga Indramyu dan Cirebon terus begerak melawan pembangunan PLTU batubara yang mengancam ruang hidup pesisir, laut dan lahan pertanian. Warga Antajaya Bogor terus melawan perluasan tambang di Gunung Kandaga, Warga Tanjung Sari Sumedang terus melawan dampak pertambangan andesit di Gunung Geulis, Pedagang pasar Limbangan terus berjuang mempertahankan ruang ekonomi mereka dari kewenang-wenangan investor pasar. Warga Indramayu pun terus melawan kegiatan seismik yang dilakukan oleh Pertamina.  Sebagian warga pun terus memperjuangkan keadilan atas pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung.

 Warga Aktif Melawan Perusakan Lingkungan Hidup. Di tengah-tengah tidak berdayanya pemerintah daerah dan lemahnya aparat hukum dalam memulihkan dan menegakan hukum lingkungan secara adil, partisipasi aktif warga terus tumbuh subur. Bukan hanya berpartisipasi dalam menjaga dan memulihkan lingkungan yang sudah rusak namun aktif melakukan pengawasan dan gugatan-gugatan hukum lingkungan hidup.

Selama tahun 2016, komunitas-komunitas baru yang peduli lingkungan terus tumbuh dan bergerak dengan keswadayaanya. Kiprahnya telah membantu negara (pemerintah) dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup yang buruk yang selama ini diabaikan oleh pemerintah dan pelaku usaha/korporasi.

Gugatan Kebijakan dan Hukum Yang Dilakukan Warga. Ketidakadilan lingkungan hidup pun disikapi oleh warga beragam upaya seperti protes, aksi massa dan gugatan-gugatan hukum lingkungan hidup seperti :

  1. Pelaporan pengaduan kasus keluarnya kebijakan diskresi atas pembangunan sarana komersil di Kota Bandung kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, belum diselesaikan.
  2. Gugatan hukum judicial review perpres pembangunan PLTSA di Gedebage Kota Bandung, gugatan perizinan pertambangan di Gunung Kandaga di Kabupaten Bogor kepada Mahkamah Agung, belum ada putusan.
  3. Gugatan IMB tanpa amdal di kabupaten Garut kepada PTUN Bandung, dimenangkan warga.
  4. Pelaporan pidana lingkungan aktivitas bongkar muat di pelabuhan di Kota Cirebon kepada KLHK RI, tidak tegas penanganannya.
  5. Gugatan TUN IPLC kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas 3 pabrik penghasil limbah cair di Rancekek Kabupaten Bandung kepada PTUN Bandung, dimenangkan di PTUN dan banding.
  6. Gugatan TUN masalah perizinan lingkungan dan dampak PLTU 2 di Kanci di Kabupaten Cirebon kepada PTUN Bandung, masih proses.

TUNTUTAN MENDESAK:

Agenda strategis yang harus didorong bersama yang disesuaikan  dengan kewenangan pemerintah provinsi  dalam jangka menengah dan panjang adalah

  1. Revisi Perda RTRW Jawa Barat dan RTRW di 27 Kabupaten/Kota yang harus lebih memihak pada perlindungan keberlanjutan layanan alam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengurangan resiko bencana ekologis di Jawa Barat
  2. Mendorong pencabutan SK ESDM No 1204 tahun 2014 tentang WKP Pertambangan di Jawa Barat
  3. Memastikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk setiap proyek pembangunan skala besar (Bendungan, Jalan Tol dll)
  4. Menghentikan pembangunan PLTU Batubara di seluruh wilayah Jawa Barat
  5. Audit perizinan tambang dan pengambilan air bawah tanah yang sudah dikeluarkan oleh pemda dan mendorong reklamasi dan rehabilitasi lahan eks pertambangan di seluruh kabupaten di Jawa Barat
  6. Mendorong upaya bersama untuk menjalankan mandat RTRW Jawa Barat untuk memastikan regulasi penataan ruang KSP Hulu Citarum, KSP Bandung Utara dan KSP Bopunjur
  7. Melakukan audit perizinan, lingkungan hidup dan bangunan di KBU dan Bopunjur
  8. Penegakan Hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup (administrasi, perdata dan pidana)
  9. Mengevaluasi kembali rencana proyek pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta
  10. Mengaktivasi Satgas PHLT Jawa Barat agar lebih tegas dan berani melakukan pengawasan dan penegakan hukum tata ruang dan lingkungan hidup di Jawa Barat
  11. Menyusun RPJMD, RKPD Jawa Barat yang mengaruutamakan kepentingan keberlanjutan Ekosistem DAS dan pengurangan resiko bencana sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

KOMITMEN POLITIK KEPALA DAERAH:

Jawa Barat dan 27 Kabupaten/Kota membutuhkan pemimpin daerah/Kepala Daerah yang memiliki komitmen kuat untuk lingkungan hidup, yaitu :

Menggerakan Partisipasi Warga. Tumbuh suburnya komunitas warga yang secara swadaya berinisiatif dan berpartisipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan adalah modal dan kekuatan sosial yang luar biasa. Negara sudah seharusnya mendukung inisiatif dan mendorong partisipasi ini akan semakin meluas menjadi gerakan sosial.

Bentuk dukungan gerakan partisipasi warga ini bisa beragam, pertama, pemerintah daerah bisa mengakomodasi beragam inisiatif warga menjadi kebijakan dan program pembangunan. Kedua, pemerintah secara nyata memberikan alokasi anggaran untuk memperkuat dan memperluas inisiatif-inisiatif warga tersebut. Ketiga, pemerintah bisa merekognisi inisiatif-inisiatif warga ke dalam hukum dan norma formal negara.

 Mengurangi Resiko Bencana Lingkungan. Belajar dari kondisi geologi, kerentanan wilayah, kejadian bencana yang memiliki kencendrungan meningkat secara kuantitas dan memberikan dampak kerugian secara kualitatif maka pembangunan yang memprirotaskan pada pengurangan resiko bencana menjadi keharusan.

Seiring dengan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang dan daya tampung lingkungan yang semakin terlampaui maka harus ada upaya untuk meningkatkan daya lenting warga. Negara sudah saatnya menambah kapasitas warga untuk mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi. Kemampuan mitigasi dan adaptasi bisa meminimalkan resiko dan dampak kerugian bencana lingkungan hidup yang terjadi.

 Memprioritaskan Pemulihan Lingkungan Hidup. Mempertimbangkan semakin rusak dan buruknya kualitas lingkunan DAS di Jawa Barat maka pemulihan lingkungan hidup harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas pemulihan lingkungan hidup harus masuk ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan wilayah baik dalam RTRW dan RPJMD.

 

Menegakan Hukum Lingkungan Hidup. Di tengah krisis sosial dan budaya maka mengaktivitasi pranata dan hukum-hukum lingkungan hidup yang tumbuh di masyarakat menjadi penting. Konsep-konsep kearifan lokal adalah norma hukum yang bisa disuburkan dalam konteks kekinian.

Selain menghidupkan pranata sosial, hukum adat yang relevan dengan lingkungan hidup, negara juga harus lebih berani menghukum para pelaku usaha/korporasi yang melakukan perusakan dan kejahatan lingkungan hidup.

WALHI Jawa Barat menilai bahwa dari kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini, maka pelaku utamanya adalah korporasi /pelaku usaha merupakan aktor paling banyak muncul dan terlaporkan. Oleh karena itu, negara harus lebih berani untuk menghukum dan mendenda korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

Banyak kasus pelanggaran hukum tata ruang dan lingkungan tanpa penindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum. Kasus pelanggaran perizinan di Kawasan Bandung Utara, pencemaran limbah industri, pertambangan dan kasus-kasus tata ruang dan lingkungan lainnya.

Mengurus Wilayah Berbasis Keberlanjutan DAS. Pangkal dari krisis dan bencana lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Barat adalah salah urus Daerah Aliran Sungai (DAS). Salah urus DAS menyebabkan krisis dan bencana lingkungan hidup terjadi di Jawa Barat. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah saatnya untuk mengurus wilayah DAS secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengarusutamkan pengurusan wilayah berbasis DAS dalam kebijakan dan program pembangunan wilayah, ekonomi dan sosial dalam beragam kebijakan tata ruang dan wilayah serta dalam pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan.  Sehingga menjadi urgen Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan 27 Kabupaten/kota menyusun dan atau merevisi RTRW yang mengedepankan keberlanjutan DAS, keselamatan rakyat.