Category Archives: Berita

Ngobrol, Nonton dan Ngopi : Petani Kota

Ngobrol, Nonton dan Ngopi : Petani Kota

Diselenggarakan pada hari Kamis, 28 September 2017. Momentum Hari Tani 2017 harus dijadikan momentum untuk melestarikan kaum tani. Diskusi menghadirkan Kang Yufik Yuslam Anshory (KOPI) pembuat Fim Petani Kota, Bandung Birding dan Yoga dari Pembebasan / Komite Rakyat Kebun Jeruk Korban Penggusuran PT KAI

Aksi Hari Tani Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria (JMRPA)

JARINGAN MASSA RAKYAT PEJUANG AGRARIA

KONFLIK AGRARIA YANG TERUS MENINGKAT DI REZIM JOKOWI-JK

#IndonesiaDaruratAgraria #JabarDaruratAgraria

Setiap tanggal 24 September menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi kaum tani dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya pada tanggal tersebut ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai UUPA. UUPA tersebut tidak semata-mata lahir begitu saja, namun didorong oleh perjuangan progresif organisasi-organisasi tani dan rakyat luas untuk mewujudkan reforma agraria sejati di Indonesia.

Hingga kini konflik-konflik agraria di Indonesia tidak kunjung selesai, masifnya perampasan tanah, penggusuran, monopoli lahan, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan asing, perusahaan besar dalam negeri dan negara yang hakikatnya adalah tuan tanah. Selain itu di masa rezim Jokowi-JK juga masif dilakukan praktik-praktik kriminalisasi terhadap aktivis, pemberangusan organisasi tani dan umumnya organisasi rakyat juga dilakukan lewat Perppu Ormas untuk meredam perjuangan rakyat.

Konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari ekspor kapital yang intensif dan masif ke Indonesia. Asean Business Outlook Survey 2016 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi di kawasan ASEAN yang paling diminati perusahaan[1]. Sebut saja, PT. Salim Group menguasai lahan ±1.155.745 Ha, Wilmar International Group ±210.000 Ha, Sinar Mas Group ±2.309.511 Ha, Riau Pulp Group ±1.192.387 Ha, Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group ±1.445.300 Ha, Alas Kusuma Group ±1.157.700 Ha, Barito Pasifik Group ±1.036.032 Ha, Korindo Group ±951.120 Ha, Jati Group ±965.410 Ha dan Suma Lindo Lestari Jaya Group ±515.000 Ha.

Negara juga berperan dalam melakukan monopoli dan perampasan tanah rakyat. Dalam bentuk Taman Nasional (TN) negara menguasai 50 titik dengan total luasan 16.209.393 Ha, selain itu dalam bentuk PTPN (I-XIV) negara menguasai tanah seluas ± 1,5 Juta Ha.

Kaum tani juga mengalami tindakan represif seiring perampasan tanah yang terjadi. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat dalam waktu dua tahun rezim Jokowi-JK sedikitnya terjadi 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat dalam mempertahankan dan menuntut hak atas tanahnya. Tercatat di 18 provinsi, 66 orang ditembak, 144 orang luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia, dan 120 orang dikriminalisasi. Dalam kurun waktu (Juli – Agustus 2016), sekitar 200 petani ditangkap dan dikriminalisasi dengan tuduhan pembakar lahan. Dalam 4 bulan (Mei – Agustus 2016) sedikitnya 5,000 orang petani dan masyarakat pedesaan di Papua ditangkap paksa oleh aparat[2].

Proyek Percepatan Infrastruktur di Jawa Barat dan Dampaknya

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menjadi sasaran proyek percepatan infrastruktur di rezim Jokowi-JK. Provinsi Jawa Barat dalam dokumen MP3EI dijadikan kawasan strategis dan prioritas koridor ekonomi kapital. Proyek-proyek yang berlokasi di Jawa Barat tersebut dalam segi pendanaannya bersumber dari pinjaman atau utang luar negeri yang bersumber dari lembaga keuangan internasional dan perbankan internasional seperti World Bank, ADB, AIIB, Japan Internasional Coorporation Agency (JICA), JBIC, dll. Rezim Jokowi-JK ternyata tidak belajar dari rezim Orde Baru yang melakukan pembangunan yang bersandar pada utang kenyataannya hanya akan memperparah penderitaan rakyat, dan hanya menguntungkan investor. Konflik-konflik agraria di Jawa Barat makin masif terjadi, salah satu yang paling parah adalah konflik di Majalengka, yaitu pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tahun 2016 lalu.

Tercatat dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 pengembangan pelabuhan berjumlah 450 buah. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juga menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai 851 Triliun sebagai  proyek prioritas 2016 – 2019. Selain itu pula proyek-proyek tersebut mendapat fasilitas politik, perizinan dan finansial yang tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kasus Pelabuhan Patimban

Pembangunan Pelabuhan Patimban menjadi contoh bahwa Rezim Jokowi-JK tidak memiliki perspektif kerakyatan dalam pembangunan. Pada awalnya dalam Peta Dokumen MP3EI berlokasi di Cimalaya namun kemudian dialihkan ke Patimban lewat Perpres No. 47 tahun 2016. Pemindahan lokasi ini bukan tanpa dasar, namun rezim Jokowi-JK memindahkannya ke Patimban karena untuk memudahkan distribusi industri yang sedang dikembangkan di wilayah Purwakarta, Subang, dan Majalengka.

Pelabuhan yang menghabiskan lahan 300 Ha untuk area pelabuhan, 250 Ha untuk penunjang area pelabuhan, dan 350 Ha untuk membuat pulau baru sebagai penunjang pelabuhan ini akan menghabiskan dana 43,2 Triliun dari utang ke JICA. Berdasarkan pemaparan singkat tersebut dapat terlihat jelas bahwa Rezim Jokowi-JK dalam melakukan pembangunan hanya untuk menguntungkan korporasi saja, bukan rakyat Indonesia. Wilayah terdampak dari pembangunan pelabuhan Patimban ini yaitu 6 desa (Patimban, Kalentambo, Gempol, Kotasari, Pusakaratu, dan Pusakajaya).

Kasus Bendungan Skala Besar Jatigede

Saat ini bendungan skala besar Jatigede telah beroperasional, dalam pengoperasiannya kembali berutang pada AIIB. Pada saat proses pembangunannya bendungan Jatigede ini memberikan dampak pada rakyat berupa hilangnya lahan sawah produktif ±2.000 Ha, hutan ±1.300 Ha, ± 11.000 rumah, dan ±40.000 jiwa harus mengungsi dan kehilangan mata pencarian hingga saat ini.

Hingga kini komplain warga sekitar 12.000 komplain terkait salah ukur, salah orang, salah harga, dll. Dampak dari pembangunan ini pula sekitar 1.773 anak sekolah terancam putus sekolah.

Kasus Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung sebenarnya tidak menjadi hal yang begitu dibutuhkan bagi rakyat, namun rezim Jokowi-JK tetap saja melanjutkan pembangunannya. Pembangunan ini menghabiskan dana sekitar 78 Triliun dengan berutang pada China. Bayangkan saja untuk penyediaan konsultan bertaraf internasional dalam pembangunannya harus mengeluarkan dana 3,1 Miliar. Secara teknis jalur kereta ini akan membentang sejauh 140, 800 Km dengan luas total 637,6 Ha, jalur trasenya bermula di Kota Jakarta Timur (Halim) kemudian melalui Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan berakhir di Kabupaten Bandung (Tegal Luar). Pembangunan ini akan mengancam kaum tani di Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, karena lahan produktif rakyat akan terampas.

Kasus Bandara Internasional Jawa Barat

Pada pembangunan bandara Internasional Jawa Barat ini rakyat terdampak hanya akan diganti rugi saja, tetapi pemerintah tidak fokus dalam memperhatikan mata pencarian rakyat terdampak yang lahan garapan produktifnya dirampas. Proses perencanaan pembangunan Bandara Internasional ini sebetulnya sudah dipersiapkan sejak 2004, pada saat itu keluar Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif yang hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 Kuintal/Ha. Padahal data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 52,35 Kuintal/Ha.

Kamis, 17 November 2016 pengukuran paksa yang dilakukan oleh hampir 3500 personil aparat gabungan yang terdiri atas Polisi, TNI, serta Satpol PP, di Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka berakhir dengan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka. 6 orang petani ditangkap kemudian 3 orang petani lainnya dikriminalisasi atas delik di Pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas. Padahal perlawanan tersebut hanyalah upaya mempertahankan diri atas tindakan tidak sah pemerintah yang melakukan pengukuran secara sepihak serta tidak pernah adanya pelibatan masyarakat selaku pemilik tanah yang sah.

Kasus PLTU Indramayu

Pembangunan PLTU ini bersumber dari utang dari JICA dan APBN sebesar 20 Triliun. Masyarakat sekitar tidak diajak terlibat dalam proses penyusunan amdal. Pembebasan “paksa” lahan-lahan produktif milik warga, manipulasi lahan fiktif dan mark up harga tanah, hilangnya mata pencaharian, pencemaran udara, air, dan tanah, memburuknya kualitas hidup serta kesehatan masyarakat semakin dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun beroperasinya PLTU 1 Sumuradem Indramayu.

Alam, udara, laut, dan tanah pertanian yang selama ini menyediakan kebutuhan hidup secara gratis menjadi rusak dan tercemar. Lima tahun lalu, tanpa menggunakan uang, kebutuhan pangan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi. Saat ini, masyarakat dipaksa semakin bergantung akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan PLTU batubara tidak hanya merusak lingkungan ditingkat lokal dan perubahan iklim global, tetapi juga membunuh perekonomian masyarakat serta meluluhlantakkan sistem sosial dan budaya lokal.

Kasus Kriminalisasi Aktivis AGRA Pangalengan

Pada 13 September 2017 lalu AGRA Pangalengan melakukan aksi menolak kriminalisasi yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan terhadap pimpinan AGRA Pangalengan, sekitar 300 orang ikut aksi tersebut. Hal tersebut merupakan buntut dari skema pecah belah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah desa di Pangalengan untuk merampas tanah rakyat. Pemerintah Desa Margamekar membuat POKJA untuk menandingi gerakan kaum tani di AGRA.

Pada Praktiknya POKJA hanya merugikan kaum tani karena melakukan pungutan liar kepada kaum tani dengan dalih program sertifikasi tanah. Total pungutan liar tersebut mencapai 800 juta dari 200 petani dalam satu kampung. Selain pungutan liar POKJA juga melakukan pematokan di lahan garapan warga, hal tersebut menimbulkan keresahan tersendiri untuk warga. AGRA menuntut kepada kepala Desa Margamekar untuk membubarkan POKJA dan mengembalikan uang yang berhasil dipungut oleh POKJA

Kasus Penggusuran Kebon Jeruk

Konflik yang terjadi di Kebon Jeruk, Stasiun Barat, Bandung sudah terjadi sejak tahun 2013 yaitu dengan cara menggusur pedagang. Bahkan pada tahun 2015 usaha penggusuran telah menimbulkan korban di pihak pedagang. Pada 24 Maret 2016 telah keluar surat pemberitahuan kepada warga dari PT. KAI Daop 2 Kota Bandung untuk mengosongkan area kios dan tempat tinggal warga. Surat itu berisi nada ancaman yang membuat masyarakat resah dan merasa terintimidasi. PT. KAI berencana melakukan perampasan hak masyarakat atas tempat tinggal dan usaha pedagang yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Pada 26 Juli 2016, ratusan aparat polisi dan TNI membongkar paksa kios dan bangunan di Jalan Stasiun Barat, Kota Bandung. Meski warga melawan, pembongkaran itu tetap terjadi. Puluhan bangunan pun dirobohkan. Di sepanjang Jalan Stasiun Barat terdapat sekitar 47 bangunan yang ditinggali oleh 70 kepala keluarga.

Atas tindakan semena-mena tersebut rakyat kebon memperkarakan PT. KAI. Berkat perjuangan massa yang panjang, rakyat kebon jeruk memenangkan perkara tersebut. Namun biarpun sudah menang, PT. KAI masih saja melakukan intimidasi kepada warga agar pindah dari jalan stasiun barat. Kini warga sedang membangun kembali perekonomian yang telah hancur karena ulah PT. KAI.

Kasus Dago Elos

Warga Dago Elos terancam terusir dari tempat tinggalnya, pasalnya  warga berjumlah 341 KK digugat oleh 3 orang yang mengaku sebagai pemilik lahan atas dasar hak barat yang diberikan oleh kerajaan Belanda. Banyak warga yang mengajukan sertifikasi ke BPN pada tahun 2000, namun dari 4 Ha hanya 1 Ha saja yang berhasil disertifikasi. Pada tahun 2013 Pemkot Bandung memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah kepada MAJ untuk dibangun Apartemen.

Keluarga Muller melalui PT. Dago Inti Graha mulai menggugat dan memenangkan gugatan pada 24 Agustus lalu. Puncaknya pada 7 September keluar surat perintah eksekusi atas tanah yang digugat seluas 4,2 Ha. Hingga kini warga Dago Elos masih tetap melawan, karena putusan tersebut bertentangan dengan UUPA dan seharusnya hak-hak barat itu menjadi nasionalisasi negara pasca kemerdekaan.

Kasus Pabrik Semen SCG di Sukabumi

Pada proses pembangunan pabrik semen ini ditemukannya ketidaksesuaian mengenai peruntukan pembangunan. Awalnya site plan yang dibangun adalah untuk perkantoran PT. Semen Jawa akan tetapi pada praktiknya kemudian secara ajaib berubah menjadi pembangunan megaproyek pabrik. Pada proses lain terkait perizinan misalnya telah terjadi manipulasi data yang masif, terencana, dan terstruktur yang dilakukan oleh pihak pemda dan PT. Semen Jawa terkait izin tetangga/lingkungan yang kelak menjadi dasar terbitnya izin lingkungan, IMB dan Amdal. PT. Semen Jawa jelas telah melanggar code of conduct SCG Corporation dengan mengabaikan komplain dari warga/komunitas di sekitar PT. Semen Jawa. Lokasi megaproyek pabrik dinilai tidak layak dan salah tempat berdasarkan Kepmen LH No. 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Dilihat dari jarak yang dipersyaratkan yaitu 2-3 kilometer jaraknya terhadap pemukiman warga, lokasi pabrik ternyata berdekatan dengan pemukiman warga. Lokasi terdekat bahkan berjarak hanya 5 meter.

Pemerintah Jawa Barat yang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Konflik Agraria di Jawa Barat

Konflik-konflik agraria di Jawa Barat sebenarnya sangat banyak, pihak yang paling banyak dirugikan atas konflik-konflik tersebut tentunya rakyat Jawa Barat itu sendiri. Dapat dilihat jelas pula bahwa pemerintah Jawa Barat benar-benar tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria ini. Dalam aspek pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, pemerintah terlihat jelas berpihak pada pemodal saja. Penggusuran-penggusuran makin marak terjadi, kriminalisasi aktivis, hingga pemberangusan organisasi rakyat tidak kunjung berhenti di Jawa Barat.

Semua konflik-konflik tersebut tidak terlepas dari watak boneka Rezim Jokowi-JK yang hanya menghamba pada kepentingan modal semata, dan sangat mudah dikendalikan oleh pemodal. Lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban atas keserakahan pemodal yang terus mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut kami Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria menuntut pemerintah untuk,

  1. Benar-benar mewujudkan reforma agraria sejati.
  2. Menghentikan kriminalisasi-kriminalisasi terhadap aktivis rakyat.
  3. Menghentikan perampasan-perampasan tanah rakyat.
  4. Menghentikan monopoli tanah yang saat ini terjadi.
  5. Menghentikan penggusuran-penggusuran ruang hidup rakyat.
  6. Menghentikan pemberangusan organisasi-organisasi rakyat atas nama Perppu Ormas.

Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria

CP: Ari Morgan (087824412391)

Dadan Ramdan (085794623808)

[1] Asean Business Outlook Survey 2016, AmCham Singapore and the U.S. Chamber of Commerce (USCC), 2016

[2] Brosur Propaganda Aliansi Gerakan Reforma Agraria

LOKAKARYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST DI JAWA BARAT

PENGANTAR

SavekarstJawaBarat

Merujuk pada dokumen RTRW Jawa Barat 2009-2029 yang saat sedang direvisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luasan kawasan karst (termasuk kawasan perlindungan geologi) di Jawa Barat mencapai 58.591,30 ha yang tersebar di kabupaten Bekasi, Bogor, Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Purwakarta dan Cirebon.

Solidaritas Massa Aksi Break Free Untuk Petani Kendeng

Ribuan Solidaritas Untuk Petani Kendeng Massa aksi Break Free 23 Maret 2017, bersolidaritas untuk petani dan perempuan Kendeng yang sudah 10 hari melakukan aksi TOLAK TAMBANG dan PABRIK SEMEN di Pegunungan Kendeng Rembang Jawa Tengah

Koalisi Break Free Indonesia: Stop Coal-Ruption! 23 Maret 2017

Iwank

Dukung KPK untuk Tuntaskan Kasus-Kasus Korupsi Batubara dari Hulu ke Hilir.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan sektor strategis yang sarat dengan potensi korupsi. Oleh karena itu KPK meluncurkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) pada tahun 2015 untuk mendukung perbaikan tata kelola di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan kelautan dari segi prosedur dan proses perijinan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penjualan dan ekspor hasil produksi/penebangan, hingga kepatuhan pembayaran pajak/penerimaan negara.