Category Archives: Siaran Pers

Pers Realease : Batalkan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 !

Pers Realease
Batalkan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 !
Stop Proyek PLTU di Jawa Barat !

Dalam persidangan ini, warga korban yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Indramayu (JAYATU) akan melakukan aksi di depan kantor PTUN Bandung. Sekitar 4 orang warga korban dari Desa Mekarasari, Patrol dan Tegal Teman Indramayu akan memberikan kesaksian yaitu Pak Ahmad yani, Mistra, Ajid dan Sukirman.

Pak Ahmad yani salah satu perwakilan petani yang bertinggal di desa Mekarsari menyampaikan, bahwa dengan adanya rencana pembangunan PLTU II di desa mekarsari, kami semua sebagai warga setempat menyanyangkan sekali karena kami tidak pernah merasa di beritahukan apalagi dilibatkan dalam rencana pemabngunan tersebut baik informasi dari kepala desa maupun dari pihak PLN, tiba-tiba kami mendengar akan ada pembangunan PLTU II dan di susul adanya pembebasan lahan garapan yang dilakukan oleh pihak PLN. Kami tahu rencana tersebut dari warga sendiri bukan dari pihak pemerintah desa, kecamatan atau pihak PLN sekalipun, selain itu selama puluhan tahun mengagarap sawah dan pertanian lainnya kami belum pernah merasakan kesulitan untuk mengolah tanah, selain itu kami jarang mengalami gagal panen dan mendapatkan hama yang begitu sulit di atasi, sekarang ketika ada PLTU I saja yang sudah beroperasi petani merasa kesulitan karena selain bertambah hama belum juga efeck pencemaran udara yang selalu mengganggu aktivitas warga sekitar.

Pak Mistra perwakilan dari nelayan pencari udang rebon, saat ini penghasilan yang di dapat dari hasil melaut ketika ada PLTU I di indramayu kami merasakan kesulitan padahal sebelumnya kami selalu mendapatkan hasil yang baik dalam satu sehari kami bisa mendapatkan sebanyak kurang lebih 75 Kg saat ini ketika kami melaut pendapatan kami kurang lebih hanya mendapat 15 Kg itupun di anggap sudah bagus karena terkadang kami sama sekali dalam satu hari tidak mendapatkan udang sama sekali.

Pak Ajid, Nelayan Ikan dari desa Ujung gebang menyampaikan bahwa saatb ini dampak yang disebabkan oleh adanya PLTU I mebuat bingung para nelayan yang ada di desa ujung gebang, salah satu dampak yang dikeluhkan nelayan tidak sedikit jaring-jaring nelayan rusak karena ada kapal-kapal besar yang memuat batubara untuk bahan bakar yang di perlukan PLTU I, jangkar-jangkar perahu besar sering kali merusak jaring yang di pasang Nelayan, selain itu nelayan pun harus menambah bahan bakar bensin perahu karena daerah tangkapannya semakin menjauh, daerah-daerah yang biasa menjadi tangkapan bagi para nelayan rusak karena Jeti dan perahu besar. Dampak yang lain para nelayan mengatakan bahwa pencemaran limbah cair ke laut menyebabkan ikan mati dan juga susah lagi untuk di cari, kemungkinan ikan-ikan semakin menjauh menghindari air panas dari libah cair yang di sebabkan oleh PLTU I.

Pak Sukirman warga petani dari desa Mekarsari mangatakan pada saat pembebasan lahan warga merasakan tidak adanya keterbukaan antara pihak PLN dengan para pemilik lahan atau para penggarap lahan, pada saat pembebasan warga langsung diminta untuk di jual lahan yang selama ini di garaf, terutama dalam penggantian tanaman banyak sekali hal-hal yang di duga penyelewengan yang mana uang yang sudah di sediakan PLN ke penggarafnya terdapat banyak uang yang tidak menerima secara utuh, hal ini sangat disayangkan kami semua bahwa pihak desa maupun pihak PLN kurang tepat dalam penggantiian tanaman maupun pembilan lahan yang akan di jadikan rencana pembangunan PLTU II

Pius Ginting dari peneliti AEER mengatakan Saya telah berkesempatan mengunjungi beberapa PLTU terkait dengan kegiatan saya sebagai aktivis lingkungan hidup. Kondisi kesehatan warga yang saya lihat di Desa Tegal Taman yang dekat dengan PLTU Batubara adalah salah satu keadaan buruk yang kerap dijumpai di komunitas yang tinggal dekat PLTU Batubara. Masyarskat mengeluhkan kondisi kesehatan anak anak mereka yang lebih buruk sejak PLTU Batubara Indramayu Jawa Barat beroperasi tahun 2009. Untuk tidak memperparah kondisi kesehatan ini, sebaiknya tidak ditambah PLTU Batubara di lokasi tersebut.

Lasma Natalia dari LBH Bandung sebagai salah satu kuasa hukum warga mengatakan bahwa dalam persidangan akan menghadirkan warga sebagai saksi fakta Yang menguatkan tentang kepentingan hukum Penggugat dan dampak dari PLTU baik dampak terhadap kesehatan, pekerjaan dan penghidupan warga

Wahyudin, Staf avokasi mengatakan bahwa proyek PLTU 2 Indramayu telah merugikan petani penggarap sawah, proses proyek PLTU Indramayu juga telah melanggar prosedur dan mekanisme izin lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam UU N0 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen LH no 5 Tahun 2012 tentang usaha dan kegiatan yang wajib amdal. Pelanggaran lainnya adalah Izin lingkungan Hidup dikeluarkan diluar kewenangan Pemda Indramayu, izin lingkungan PLTU 2 Indramayu melanggar hukum. Salah satu pelaturan yang di atas mengatur juga terhadap bagaimana warga sekitar rencana kegiatan dipastikan dapat informasi hingga mampu melibatkan perwakilan warga sekitar khususnya warga yang akan terdampak.proses perijinan yang tidak transparan dan tidak adanya keterlibatan masyarakat sekitar jelas seakali hal tersebut sudah menyalahi pelaturan yang ada dan jika pun ada dokument serta ijinnya dikeluarkan maka dokument yang dimiliki tersebut tidak syah dan cacat hukum

JARINGAN TANPA ASAP INDRAMAYU (JATAYU)

Narahubung
Wanhyudin (Staf Advokasi Walhi Jawa Barat)/ 0812-1869-4471
Lasma Natalia ( Staff LBH Bandung ) 085263338585

Aksi Hari Tani Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria (JMRPA)

JARINGAN MASSA RAKYAT PEJUANG AGRARIA

KONFLIK AGRARIA YANG TERUS MENINGKAT DI REZIM JOKOWI-JK

#IndonesiaDaruratAgraria #JabarDaruratAgraria

Setiap tanggal 24 September menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi kaum tani dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya pada tanggal tersebut ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai UUPA. UUPA tersebut tidak semata-mata lahir begitu saja, namun didorong oleh perjuangan progresif organisasi-organisasi tani dan rakyat luas untuk mewujudkan reforma agraria sejati di Indonesia.

Hingga kini konflik-konflik agraria di Indonesia tidak kunjung selesai, masifnya perampasan tanah, penggusuran, monopoli lahan, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan asing, perusahaan besar dalam negeri dan negara yang hakikatnya adalah tuan tanah. Selain itu di masa rezim Jokowi-JK juga masif dilakukan praktik-praktik kriminalisasi terhadap aktivis, pemberangusan organisasi tani dan umumnya organisasi rakyat juga dilakukan lewat Perppu Ormas untuk meredam perjuangan rakyat.

Konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari ekspor kapital yang intensif dan masif ke Indonesia. Asean Business Outlook Survey 2016 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi di kawasan ASEAN yang paling diminati perusahaan[1]. Sebut saja, PT. Salim Group menguasai lahan ±1.155.745 Ha, Wilmar International Group ±210.000 Ha, Sinar Mas Group ±2.309.511 Ha, Riau Pulp Group ±1.192.387 Ha, Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group ±1.445.300 Ha, Alas Kusuma Group ±1.157.700 Ha, Barito Pasifik Group ±1.036.032 Ha, Korindo Group ±951.120 Ha, Jati Group ±965.410 Ha dan Suma Lindo Lestari Jaya Group ±515.000 Ha.

Negara juga berperan dalam melakukan monopoli dan perampasan tanah rakyat. Dalam bentuk Taman Nasional (TN) negara menguasai 50 titik dengan total luasan 16.209.393 Ha, selain itu dalam bentuk PTPN (I-XIV) negara menguasai tanah seluas ± 1,5 Juta Ha.

Kaum tani juga mengalami tindakan represif seiring perampasan tanah yang terjadi. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat dalam waktu dua tahun rezim Jokowi-JK sedikitnya terjadi 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat dalam mempertahankan dan menuntut hak atas tanahnya. Tercatat di 18 provinsi, 66 orang ditembak, 144 orang luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia, dan 120 orang dikriminalisasi. Dalam kurun waktu (Juli – Agustus 2016), sekitar 200 petani ditangkap dan dikriminalisasi dengan tuduhan pembakar lahan. Dalam 4 bulan (Mei – Agustus 2016) sedikitnya 5,000 orang petani dan masyarakat pedesaan di Papua ditangkap paksa oleh aparat[2].

Proyek Percepatan Infrastruktur di Jawa Barat dan Dampaknya

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menjadi sasaran proyek percepatan infrastruktur di rezim Jokowi-JK. Provinsi Jawa Barat dalam dokumen MP3EI dijadikan kawasan strategis dan prioritas koridor ekonomi kapital. Proyek-proyek yang berlokasi di Jawa Barat tersebut dalam segi pendanaannya bersumber dari pinjaman atau utang luar negeri yang bersumber dari lembaga keuangan internasional dan perbankan internasional seperti World Bank, ADB, AIIB, Japan Internasional Coorporation Agency (JICA), JBIC, dll. Rezim Jokowi-JK ternyata tidak belajar dari rezim Orde Baru yang melakukan pembangunan yang bersandar pada utang kenyataannya hanya akan memperparah penderitaan rakyat, dan hanya menguntungkan investor. Konflik-konflik agraria di Jawa Barat makin masif terjadi, salah satu yang paling parah adalah konflik di Majalengka, yaitu pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tahun 2016 lalu.

Tercatat dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 pengembangan pelabuhan berjumlah 450 buah. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juga menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai 851 Triliun sebagai  proyek prioritas 2016 – 2019. Selain itu pula proyek-proyek tersebut mendapat fasilitas politik, perizinan dan finansial yang tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kasus Pelabuhan Patimban

Pembangunan Pelabuhan Patimban menjadi contoh bahwa Rezim Jokowi-JK tidak memiliki perspektif kerakyatan dalam pembangunan. Pada awalnya dalam Peta Dokumen MP3EI berlokasi di Cimalaya namun kemudian dialihkan ke Patimban lewat Perpres No. 47 tahun 2016. Pemindahan lokasi ini bukan tanpa dasar, namun rezim Jokowi-JK memindahkannya ke Patimban karena untuk memudahkan distribusi industri yang sedang dikembangkan di wilayah Purwakarta, Subang, dan Majalengka.

Pelabuhan yang menghabiskan lahan 300 Ha untuk area pelabuhan, 250 Ha untuk penunjang area pelabuhan, dan 350 Ha untuk membuat pulau baru sebagai penunjang pelabuhan ini akan menghabiskan dana 43,2 Triliun dari utang ke JICA. Berdasarkan pemaparan singkat tersebut dapat terlihat jelas bahwa Rezim Jokowi-JK dalam melakukan pembangunan hanya untuk menguntungkan korporasi saja, bukan rakyat Indonesia. Wilayah terdampak dari pembangunan pelabuhan Patimban ini yaitu 6 desa (Patimban, Kalentambo, Gempol, Kotasari, Pusakaratu, dan Pusakajaya).

Kasus Bendungan Skala Besar Jatigede

Saat ini bendungan skala besar Jatigede telah beroperasional, dalam pengoperasiannya kembali berutang pada AIIB. Pada saat proses pembangunannya bendungan Jatigede ini memberikan dampak pada rakyat berupa hilangnya lahan sawah produktif ±2.000 Ha, hutan ±1.300 Ha, ± 11.000 rumah, dan ±40.000 jiwa harus mengungsi dan kehilangan mata pencarian hingga saat ini.

Hingga kini komplain warga sekitar 12.000 komplain terkait salah ukur, salah orang, salah harga, dll. Dampak dari pembangunan ini pula sekitar 1.773 anak sekolah terancam putus sekolah.

Kasus Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung sebenarnya tidak menjadi hal yang begitu dibutuhkan bagi rakyat, namun rezim Jokowi-JK tetap saja melanjutkan pembangunannya. Pembangunan ini menghabiskan dana sekitar 78 Triliun dengan berutang pada China. Bayangkan saja untuk penyediaan konsultan bertaraf internasional dalam pembangunannya harus mengeluarkan dana 3,1 Miliar. Secara teknis jalur kereta ini akan membentang sejauh 140, 800 Km dengan luas total 637,6 Ha, jalur trasenya bermula di Kota Jakarta Timur (Halim) kemudian melalui Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan berakhir di Kabupaten Bandung (Tegal Luar). Pembangunan ini akan mengancam kaum tani di Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, karena lahan produktif rakyat akan terampas.

Kasus Bandara Internasional Jawa Barat

Pada pembangunan bandara Internasional Jawa Barat ini rakyat terdampak hanya akan diganti rugi saja, tetapi pemerintah tidak fokus dalam memperhatikan mata pencarian rakyat terdampak yang lahan garapan produktifnya dirampas. Proses perencanaan pembangunan Bandara Internasional ini sebetulnya sudah dipersiapkan sejak 2004, pada saat itu keluar Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif yang hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 Kuintal/Ha. Padahal data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 52,35 Kuintal/Ha.

Kamis, 17 November 2016 pengukuran paksa yang dilakukan oleh hampir 3500 personil aparat gabungan yang terdiri atas Polisi, TNI, serta Satpol PP, di Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka berakhir dengan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka. 6 orang petani ditangkap kemudian 3 orang petani lainnya dikriminalisasi atas delik di Pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas. Padahal perlawanan tersebut hanyalah upaya mempertahankan diri atas tindakan tidak sah pemerintah yang melakukan pengukuran secara sepihak serta tidak pernah adanya pelibatan masyarakat selaku pemilik tanah yang sah.

Kasus PLTU Indramayu

Pembangunan PLTU ini bersumber dari utang dari JICA dan APBN sebesar 20 Triliun. Masyarakat sekitar tidak diajak terlibat dalam proses penyusunan amdal. Pembebasan “paksa” lahan-lahan produktif milik warga, manipulasi lahan fiktif dan mark up harga tanah, hilangnya mata pencaharian, pencemaran udara, air, dan tanah, memburuknya kualitas hidup serta kesehatan masyarakat semakin dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun beroperasinya PLTU 1 Sumuradem Indramayu.

Alam, udara, laut, dan tanah pertanian yang selama ini menyediakan kebutuhan hidup secara gratis menjadi rusak dan tercemar. Lima tahun lalu, tanpa menggunakan uang, kebutuhan pangan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi. Saat ini, masyarakat dipaksa semakin bergantung akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan PLTU batubara tidak hanya merusak lingkungan ditingkat lokal dan perubahan iklim global, tetapi juga membunuh perekonomian masyarakat serta meluluhlantakkan sistem sosial dan budaya lokal.

Kasus Kriminalisasi Aktivis AGRA Pangalengan

Pada 13 September 2017 lalu AGRA Pangalengan melakukan aksi menolak kriminalisasi yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan terhadap pimpinan AGRA Pangalengan, sekitar 300 orang ikut aksi tersebut. Hal tersebut merupakan buntut dari skema pecah belah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah desa di Pangalengan untuk merampas tanah rakyat. Pemerintah Desa Margamekar membuat POKJA untuk menandingi gerakan kaum tani di AGRA.

Pada Praktiknya POKJA hanya merugikan kaum tani karena melakukan pungutan liar kepada kaum tani dengan dalih program sertifikasi tanah. Total pungutan liar tersebut mencapai 800 juta dari 200 petani dalam satu kampung. Selain pungutan liar POKJA juga melakukan pematokan di lahan garapan warga, hal tersebut menimbulkan keresahan tersendiri untuk warga. AGRA menuntut kepada kepala Desa Margamekar untuk membubarkan POKJA dan mengembalikan uang yang berhasil dipungut oleh POKJA

Kasus Penggusuran Kebon Jeruk

Konflik yang terjadi di Kebon Jeruk, Stasiun Barat, Bandung sudah terjadi sejak tahun 2013 yaitu dengan cara menggusur pedagang. Bahkan pada tahun 2015 usaha penggusuran telah menimbulkan korban di pihak pedagang. Pada 24 Maret 2016 telah keluar surat pemberitahuan kepada warga dari PT. KAI Daop 2 Kota Bandung untuk mengosongkan area kios dan tempat tinggal warga. Surat itu berisi nada ancaman yang membuat masyarakat resah dan merasa terintimidasi. PT. KAI berencana melakukan perampasan hak masyarakat atas tempat tinggal dan usaha pedagang yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Pada 26 Juli 2016, ratusan aparat polisi dan TNI membongkar paksa kios dan bangunan di Jalan Stasiun Barat, Kota Bandung. Meski warga melawan, pembongkaran itu tetap terjadi. Puluhan bangunan pun dirobohkan. Di sepanjang Jalan Stasiun Barat terdapat sekitar 47 bangunan yang ditinggali oleh 70 kepala keluarga.

Atas tindakan semena-mena tersebut rakyat kebon memperkarakan PT. KAI. Berkat perjuangan massa yang panjang, rakyat kebon jeruk memenangkan perkara tersebut. Namun biarpun sudah menang, PT. KAI masih saja melakukan intimidasi kepada warga agar pindah dari jalan stasiun barat. Kini warga sedang membangun kembali perekonomian yang telah hancur karena ulah PT. KAI.

Kasus Dago Elos

Warga Dago Elos terancam terusir dari tempat tinggalnya, pasalnya  warga berjumlah 341 KK digugat oleh 3 orang yang mengaku sebagai pemilik lahan atas dasar hak barat yang diberikan oleh kerajaan Belanda. Banyak warga yang mengajukan sertifikasi ke BPN pada tahun 2000, namun dari 4 Ha hanya 1 Ha saja yang berhasil disertifikasi. Pada tahun 2013 Pemkot Bandung memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah kepada MAJ untuk dibangun Apartemen.

Keluarga Muller melalui PT. Dago Inti Graha mulai menggugat dan memenangkan gugatan pada 24 Agustus lalu. Puncaknya pada 7 September keluar surat perintah eksekusi atas tanah yang digugat seluas 4,2 Ha. Hingga kini warga Dago Elos masih tetap melawan, karena putusan tersebut bertentangan dengan UUPA dan seharusnya hak-hak barat itu menjadi nasionalisasi negara pasca kemerdekaan.

Kasus Pabrik Semen SCG di Sukabumi

Pada proses pembangunan pabrik semen ini ditemukannya ketidaksesuaian mengenai peruntukan pembangunan. Awalnya site plan yang dibangun adalah untuk perkantoran PT. Semen Jawa akan tetapi pada praktiknya kemudian secara ajaib berubah menjadi pembangunan megaproyek pabrik. Pada proses lain terkait perizinan misalnya telah terjadi manipulasi data yang masif, terencana, dan terstruktur yang dilakukan oleh pihak pemda dan PT. Semen Jawa terkait izin tetangga/lingkungan yang kelak menjadi dasar terbitnya izin lingkungan, IMB dan Amdal. PT. Semen Jawa jelas telah melanggar code of conduct SCG Corporation dengan mengabaikan komplain dari warga/komunitas di sekitar PT. Semen Jawa. Lokasi megaproyek pabrik dinilai tidak layak dan salah tempat berdasarkan Kepmen LH No. 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Dilihat dari jarak yang dipersyaratkan yaitu 2-3 kilometer jaraknya terhadap pemukiman warga, lokasi pabrik ternyata berdekatan dengan pemukiman warga. Lokasi terdekat bahkan berjarak hanya 5 meter.

Pemerintah Jawa Barat yang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Konflik Agraria di Jawa Barat

Konflik-konflik agraria di Jawa Barat sebenarnya sangat banyak, pihak yang paling banyak dirugikan atas konflik-konflik tersebut tentunya rakyat Jawa Barat itu sendiri. Dapat dilihat jelas pula bahwa pemerintah Jawa Barat benar-benar tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria ini. Dalam aspek pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, pemerintah terlihat jelas berpihak pada pemodal saja. Penggusuran-penggusuran makin marak terjadi, kriminalisasi aktivis, hingga pemberangusan organisasi rakyat tidak kunjung berhenti di Jawa Barat.

Semua konflik-konflik tersebut tidak terlepas dari watak boneka Rezim Jokowi-JK yang hanya menghamba pada kepentingan modal semata, dan sangat mudah dikendalikan oleh pemodal. Lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban atas keserakahan pemodal yang terus mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut kami Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria menuntut pemerintah untuk,

  1. Benar-benar mewujudkan reforma agraria sejati.
  2. Menghentikan kriminalisasi-kriminalisasi terhadap aktivis rakyat.
  3. Menghentikan perampasan-perampasan tanah rakyat.
  4. Menghentikan monopoli tanah yang saat ini terjadi.
  5. Menghentikan penggusuran-penggusuran ruang hidup rakyat.
  6. Menghentikan pemberangusan organisasi-organisasi rakyat atas nama Perppu Ormas.

Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria

CP: Ari Morgan (087824412391)

Dadan Ramdan (085794623808)

[1] Asean Business Outlook Survey 2016, AmCham Singapore and the U.S. Chamber of Commerce (USCC), 2016

[2] Brosur Propaganda Aliansi Gerakan Reforma Agraria

PLTU 2 Cirebon Ciderai Proses Hukum dan Menghina Peradilan

SIARAN PERS – Untuk disiarkan segera

Permohonan Revisi Izin Lingkungan PLTU Cirebon Mencederai Proses Hukum yang Sedang Berlangsung dan Merupakan Penghinaan Lembaga Peradilan

Bandung, 13 Juni 2017 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) region Jawa Barat secara resmi telah mengirimkan saran, pendapat dan tanggapan pada tanggal 12 juni 2017 atas permohonan revisi izin lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang telah diajukan oleh PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) sejak tanggal 2 Juni 2017.

WALHI Jawa Barat menilai pengajuan permohonan revisi ijin lingkungan sebagai upaya untuk mencederai proses hukum dan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat untuk menolak permohonan tersebut.

JATAYU – Cabut Izin PLTU 2 dari Tanah Kami

 

Siaran Pers,

Indramayu, 15 Desember 2016. Proses tahapan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara berkapasitas 2 x 1000 MW yang akan dibangun diatas lahan 267,9 ha meliputi 3 desa di 2 kecamatan Patrol dan Sukra terus berjalan. Program pemerintah pusat ini seolah tidak bisa ditunda apalagi dihambat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib mensukseskan program ambisius tersebut walau harus menabrak aturan dan mengorbankan masyarakat sekalipun.

Meski masyarakat sudah melakukan banyak upaya seperti mengirimi surat keberatan tentang penetapan lokasi kepada gubernur, keberatan izin lingkungan kepada bupati dan  melakukan aksi protes proyek ini terus berjalan bahkan semakin dipercepat.

Salim, salah seorang koordinator JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) mengatakan, kami tidak akan lelah untuk menyampaikan tentang keberatan kami. Kami masyarakat Desa Mekarsari menuntut Bupati Indrmayau agar menggagalkan rencana pembengunan PLTU 2 dengan cara mencabut izin lingkungan dan jangan menandatangani izin mendirikan bangunan (IMB). Intinya kami menolak keras rencana pembanguan tersebut karena Desa / tanah kami adalah tanah produktif dan kami mayoritas kaum buruh tani. Bukan hanya itu, ini menyangkut hidup dan hidup anak – cucu kami dimasa depan.

Manajer advokasi dan kampanye WALHI Region Jawa Barat, Wahyu Widianto mengatakan, Tuntutan masyarakat berawal dari cara pemerintah yang seolah ingin dengan mudah dan cepat dalam semua proses tahapan rencana pembangunan untuk menghindari sikap penolakan dari masyarakat,tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah kabupaten indramayu tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari desa – desa terdampak rencana pembangunan PTLU tahap 2. Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat, terkait dengan proses  AMDAL dan izin lingkungan serta potensi ancaman dampak lingkungan –  ekonomi dan kesehatan masyarakat desa sekitar rencana pembangunan.

AMDAL PLTU 2 yang dibuat tahun 2010 sudah kadaluarsa dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tidak bisa mewakili potensi dampak penting hipotik dalam dokumen tersebut. Sementara surat keputusan izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati 5 tahun kemudian tepatnya pada 26 mei 2015, bagaimana mungkin dokumen lingkungan yang telah berumur 5 tahun kemudian dikeluarkan izin, karena dalam kurun waktu tersebut ada banyak perubahan rona awal terjadi.  Hal ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan Bupati untuk meninjau ulang bahkan segera mencabut izin lingkungan yang diterbitkannya.

 

Narahubung :

Salim/ 081322145523

15440322_10208006046976443_7062436432852744558_oWahyu widianto /081320423076

Community takes West Java government to court to challenge coal power plant development

crbn

Media release – to be released immediately

Bandung, December 6, 2016–Communities affected by a planned coal power plant expansion in Cirebon, West Java today have filed a lawsuit against the West Java Provincial Government over their decision to issue an environmental permit for the project, stating the permit failed to meet a number of substantial and procedural requirements and is in direct contradiction to the law. The expansion takes place in the sub-district of Astanajapura and sub-district of Mundu, Cirebon district. The People for Environmental Protection (Rakyat Penyelamat Lingkungan or RAPEL), assisted by the Advocacy Team for Climate Justice, filed the lawsuit at the Bandung Administrative Court.