Category Archives: Berita

Ngobrol, Nonton dan Ngopi : Petani Kota

Ngobrol, Nonton dan Ngopi : Petani Kota

Diselenggarakan pada hari Kamis, 28 September 2017. Momentum Hari Tani 2017 harus dijadikan momentum untuk melestarikan kaum tani. Diskusi menghadirkan Kang Yufik Yuslam Anshory (KOPI) pembuat Fim Petani Kota, Bandung Birding dan Yoga dari Pembebasan / Komite Rakyat Kebun Jeruk Korban Penggusuran PT KAI

Aksi Hari Tani Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria (JMRPA)

JARINGAN MASSA RAKYAT PEJUANG AGRARIA

KONFLIK AGRARIA YANG TERUS MENINGKAT DI REZIM JOKOWI-JK

#IndonesiaDaruratAgraria #JabarDaruratAgraria

Setiap tanggal 24 September menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi kaum tani dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya pada tanggal tersebut ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai UUPA. UUPA tersebut tidak semata-mata lahir begitu saja, namun didorong oleh perjuangan progresif organisasi-organisasi tani dan rakyat luas untuk mewujudkan reforma agraria sejati di Indonesia.

LOKAKARYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST DI JAWA BARAT

PENGANTAR

SavekarstJawaBarat

Merujuk pada dokumen RTRW Jawa Barat 2009-2029 yang saat sedang direvisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luasan kawasan karst (termasuk kawasan perlindungan geologi) di Jawa Barat mencapai 58.591,30 ha yang tersebar di kabupaten Bekasi, Bogor, Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Purwakarta dan Cirebon.

Solidaritas Massa Aksi Break Free Untuk Petani Kendeng

Ribuan Solidaritas Untuk Petani Kendeng Massa aksi Break Free 23 Maret 2017, bersolidaritas untuk petani dan perempuan Kendeng yang sudah 10 hari melakukan aksi TOLAK TAMBANG dan PABRIK SEMEN di Pegunungan Kendeng Rembang Jawa Tengah

Koalisi Break Free Indonesia: Stop Coal-Ruption! 23 Maret 2017

Iwank

Dukung KPK untuk Tuntaskan Kasus-Kasus Korupsi Batubara dari Hulu ke Hilir.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan sektor strategis yang sarat dengan potensi korupsi. Oleh karena itu KPK meluncurkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) pada tahun 2015 untuk mendukung perbaikan tata kelola di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan kelautan dari segi prosedur dan proses perijinan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penjualan dan ekspor hasil produksi/penebangan, hingga kepatuhan pembayaran pajak/penerimaan negara.