Batalkan Pelabuhan Cilamaya: Untungkan Pengusaha Jepang dan Korea, Rugikan Nelayan dan Ekosistem Pantai Ciparage

Microsoft PowerPoint - Presentation2

Pers Realease WALHI Jawa Barat

Bandung, 5 Maret 2015. Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya yang akan dibangun di kecamatan Cilamaya dan sebagian kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Walaupun rencana pembangunan pelabuhan bergeser ke arah barat karena berada di blok migas pantai utara, pembangunan pelabuhan ini tetap akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah dan akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat.

Dadan Ramdan Direktur WALHI Jawa Barat mengatakan bukan hanya dibangun di area blok migas, dari aspek lingkungan hidup, pelabuhan yang akan dibangun di desa dan pantai Ciparage seluas 250 Ha, dengan panjang pelabuhan sekitar 1, 25 Km dengan reklamasi pantai mencapai 140 Ha dipastikan akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang. Bukan itu saja, reklamasi yang akan dilakukan akan menimbun pantai dan ekosistemnya termasuk merusak terumbu karang  yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Dari aspek ekonomi, jelas dengan pembangunan pelabuhan berskala internasional ini, akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Fajar Sidik Pengurus KUD Mina Cilamaya, pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan karena lalu lintas kapal-kapal besar, sehingga mengurangi tangkapan ikan para nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang, Kata Dadan Ramdan. Bahkan bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi saja yang akan terjadi, dampak sosial pun akan muncul, bahkan sebelum proses pembangunan sangat dimungkinkan konflik sosial dan lahan  warga akan terjadi.

Dadan Ramdan mengatakan memang rakyat memerlukan infrastruktur namun bukan infrastruktur pelabuhan skala besar/internasional seperti Cilamaya yang merusak ekosistem dan rugikan nelayan. Jika kita baca kepentingan ekonomi, maka pihak yang diuntungkan dari rencana pemerintah baik pusat, provinsi Jawa Barat dan Karawang adalah para investor dan pengusaha-pengusaha Jepang.

Sangat jelas, ketika pelabuhan Cilamaya berdiri, maka para pengusaha otomotif,manufaktur dll  dari Jepang, Korea, China dan negara lainnya yang diuntungkan. Dengan mudahnya akses-akses distribusi barang-barang produksi bisa beroperasi dengan mudah dan murah. Apalagi pemerintah dan pengusaha Jepang minta pemerintah RI membangun infrastruktur jalan. Daripada biaya bangun infratsruktur jalan dan pelabuhan yang akan dinikmati oleh para pengusaha industri lebih baik digunakan untuk kepentingan hak-hak dasar warga.

WALHI Jawa Barat menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya, pasti ini hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek termasuk Gubernur, Bupati dan pejabat pusat dan Karawang. Kami mendesak Presiden Joko Widodo, Gubernur Ahmad Heryawan dan PLT Bupati Karawang membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Kami Juga meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan pelabuhan Cilamaya, Kata Dadan Ramdan.

Cp Dadan Ramdan/Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat

082116759688/081809660715

Kaji Ulang Mega Proyek Kawasan Teknopolis Gedebage Bandung

konza-technopolis

Press Release WALHI Jawa Barat

Sampurasun

Bandung, 5 Maret 2015.
Wilayah Kota Bandung yang memiliki luas sekitar 17.000 Ha memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 11 %, padahal sebagaimana mandat Undang-Undang Penataan Ruang luas minimal RTH adalah 30%, artinya Kota Bandung masih kekurangan RTH sebesar sekitar 19%. Ke depan Pemerintah Kota Bandung harus menyediakan RTH seluas 3200 ha.

Selain masih minim RTH, Wilayah Kota Bandung yang berada di Cekungan Bandung merupakan wilayah yang rawan banjir karena alih fungsi lahan hijau baik hutan, sawah dan berkurangnya lahan-lahan resapan dan tempat parkir air yang terus meningkat, sistem drainase buruk dan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Dampaknya, saat musim hujan, jalan-jalan di Kota Bandung pun berubah menjadi sungai. Bahkan, kuantitas luasan banjir semakin meningkat terjadi di Kota Bandung bagian barat, timur dan selatan.

Berdasarkan RTRW Kota Bandung 2011-2031, Kecamatan Gedebage seluas 980 ha dan Rancasari seluas 955 ha ditetapkan sebagai Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage. Dalam RTRW tersebut, SWK Gedebage diperuntukan untuk perkantoran, pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan pemukiman, pesawahan, perdagangan dan jasa. Atas fakta-fakta di atas, rencana pembangunan kawasan Teknopolis seluas 800 Ha di Kecamatan Gedebage yang hanya memiliki 979, 3 Ha atas dasar keseimbangan pembangunan sebagaimana yang dipaparkan oleh Walikota Bandung perlu ditinjau ulang kembali.

Walhi Jawa Barat berpandangan mengkaji ulang kembali mega proyek harus dilakukan. Kajian yang dilakukan harus mendalam terkait dengan untuk apa dan siapa megaproyek ini? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Lalu apa dampak pembangunan kawasan teknopolis terhadap keberlangsungan ruang, lingkungan dan ekosistemnya serta wilayah sekitarnya, dampak sosial dan ekonomi, apa manfaat bagi warga dan pemerintah?. Dadan Ramdan mengatakan, sepertinya proyek ambisius ini menunjukkan Walikota sangat haus investasi, balas budi untuk para investor sehingga menguntungkan para pengusaha property yang sekarang sedang menjamur di Kota Bandung, Selain itu menunjukan bahwa Walikota Bandung sudah tidak pro pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari aspek ruang dan lingkungan hidup, Kawasan Gedebage merupakan kawasan tempat parkir air, sekaligus berpotensi banjir, jika dibangun kemungkinan banjir makin meluas dan pindah ke wilayah sekitarnya. Saat ini dari total wilayah yang ada, luasan sawah yang tersisa hanya sekitar 500 ha. Jadi, kalau dibangun kawasan teknopolis seluas 800 ha, pasti akan menghabiskan lawan sawah, kebun dan tegalan yang ada. Kemudian penting dikaji dari aspek sosial dan ekonomi, berbagai pembangunan properti dan industri tidak sebangun dengan kesejahteraan sosial warga setempat. Bahkan, penggusuran dan perampasan lahan terus merugikan dan memiskinkan warga, Kata Dadan Ramdan.

Merujuk pada RTRW Kota Bandung, dalam pasal 74, pengembangan kawasan Gedebage harus dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gedebage yang saat ini belum ada. Artinya Walikota Bandung harus berpijak pada aturan-aturan yang ada. Walhi Jawa Barat memandang bahwa bisa saja Walikota Bandung membangun pusat pemerintahan di Gedebage dengan luasan yang pasti tidak akan mencapai 800 ha dengan tetap mengalokasikan juga fungsi-fungsi RTH. Namun, jika peruntukan untuk teknopolis dengan pengembangan industri maka potensi alihfungsi lahan semakin besar dan sawah-sawah yang ada pasti akan hilang.

Seiring alih fungsi lahan yang terus meningkat, kebutuhan RTH yang harus dipenuhi dan pemukiman warga yang akan terus meningkat, Sebaiknya, tata dan bangun kawasan Gedebage sebagai tempat wisata ekologis, dengan membangun RTH yang luas dilengkapi keanekaragaman flora dan fauna, sawah-sawah bisa difungsikan sebagai tempat parkir air, tanggul banjir dan tata wilayah untuk pemukiman yang rapi dan sehat. Kita minta Walikota Bandung dan DPRD untuk melakukan konsultasi publik, sebelum launching proyek ini dijalankan.

Sekian, Terima kasih
Salam Adil Lestari

Direktur Walhi Jawa Barat
Dadan Ramdan
CP: 082116759688