Catatan Akhir Tahun Ruang dan Lingkungan Hidup Jawa Barat 2016 :KRISIS DAN DARURAT BENCANA EKOLOGIS DI JAWA BARAT

catatan-akhir-tahun

MASALAH DAN BENCANA LINGKUNGAN HIDUP:

Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kerusakan daerah aliran  sungai (DAS) di Jawa Barat tetap parah, bahkan semakin parah. Sungai menjadi tempat limbah dan sampah, tanah dan air makin tercemar, hutan dan lahan resapan makin berkurang/menyusut, gunung-gunung terus menghilang. Bencana lingkungan hidup di tahun 2016 pun semakin meningkat sebangun dengan meningkatnya jumlah korban jiwa, harta dan benda pun makin banyak. Sebangun dengan itu, pengaduan warga pun atas kasus-kasus tata ruang dan lingkungan hidup terus bertambah baik yang terlaporkan langsung ke WALHI Jawa Barat maupun yang muncul di media massa.

JATAYU – Cabut Izin PLTU 2 dari Tanah Kami

15440322_10208006046976443_7062436432852744558_o

 

Siaran Pers,

Indramayu, 15 Desember 2016. Proses tahapan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara berkapasitas 2 x 1000 MW yang akan dibangun diatas lahan 267,9 ha meliputi 3 desa di 2 kecamatan Patrol dan Sukra terus berjalan. Program pemerintah pusat ini seolah tidak bisa ditunda apalagi dihambat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib mensukseskan program ambisius tersebut walau harus menabrak aturan dan mengorbankan masyarakat sekalipun.

Meski masyarakat sudah melakukan banyak upaya seperti mengirimi surat keberatan tentang penetapan lokasi kepada gubernur, keberatan izin lingkungan kepada bupati dan  melakukan aksi protes proyek ini terus berjalan bahkan semakin dipercepat.

Salim, salah seorang koordinator JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) mengatakan, kami tidak akan lelah untuk menyampaikan tentang keberatan kami. Kami masyarakat Desa Mekarsari menuntut Bupati Indrmayau agar menggagalkan rencana pembengunan PLTU 2 dengan cara mencabut izin lingkungan dan jangan menandatangani izin mendirikan bangunan (IMB). Intinya kami menolak keras rencana pembanguan tersebut karena Desa / tanah kami adalah tanah produktif dan kami mayoritas kaum buruh tani. Bukan hanya itu, ini menyangkut hidup dan hidup anak – cucu kami dimasa depan.

Manajer advokasi dan kampanye WALHI Region Jawa Barat, Wahyu Widianto mengatakan, Tuntutan masyarakat berawal dari cara pemerintah yang seolah ingin dengan mudah dan cepat dalam semua proses tahapan rencana pembangunan untuk menghindari sikap penolakan dari masyarakat,tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah kabupaten indramayu tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari desa – desa terdampak rencana pembangunan PTLU tahap 2. Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat, terkait dengan proses  AMDAL dan izin lingkungan serta potensi ancaman dampak lingkungan –  ekonomi dan kesehatan masyarakat desa sekitar rencana pembangunan.

AMDAL PLTU 2 yang dibuat tahun 2010 sudah kadaluarsa dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tidak bisa mewakili potensi dampak penting hipotik dalam dokumen tersebut. Sementara surat keputusan izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati 5 tahun kemudian tepatnya pada 26 mei 2015, bagaimana mungkin dokumen lingkungan yang telah berumur 5 tahun kemudian dikeluarkan izin, karena dalam kurun waktu tersebut ada banyak perubahan rona awal terjadi.  Hal ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan Bupati untuk meninjau ulang bahkan segera mencabut izin lingkungan yang diterbitkannya.

 

Narahubung :

Salim/ 081322145523

15440322_10208006046976443_7062436432852744558_oWahyu widianto /081320423076

Community takes West Java government to court to challenge coal power plant development

crbn

Media release – to be released immediately

Bandung, December 6, 2016–Communities affected by a planned coal power plant expansion in Cirebon, West Java today have filed a lawsuit against the West Java Provincial Government over their decision to issue an environmental permit for the project, stating the permit failed to meet a number of substantial and procedural requirements and is in direct contradiction to the law. The expansion takes place in the sub-district of Astanajapura and sub-district of Mundu, Cirebon district. The People for Environmental Protection (Rakyat Penyelamat Lingkungan or RAPEL), assisted by the Advocacy Team for Climate Justice, filed the lawsuit at the Bandung Administrative Court.

Warga Cirebon gugat pemerintah atas izin lingkungan PLTU Batubara Kanci

Siaran Pers – 6 Desember, 2016.

Bandung, 6 Desember 2016–Hari ini masyarakat terdampak pembangunan PLTU Batubara Kanci di Cirebon mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas diterbitkannya izin lingkungan tentang kegiatan dan pembangunan PLTU Batubara yang berlokasi di kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Gugatan disampaikan oleh Rakyat Penyelamat Lingkungan (RAPEL) ke Pengadilan Tata Usaha Bandung (TUN), didampingi Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim.

Indramayu Melawan Karbon : Cabut Izin Lingkungan PLTU Batubara 2

whatsapp-image-2016-10-20-at-08-04-31

Siaran Pers.

Setiap tahapan proses pembangunan PLTU batubara sejak penyusunan AMDAL dan di terbitkannya izin lingkungan hingga sampai beroperasinya banyak menimbulkan persoalan dampak kerugian masyarakat dan lingkungan. Ketidak terlibat dan terwakilinya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, Pembebasan “paksa” lahan – lahan produktif milik warga, manipulasi lahan fiktif dan mark up harga tanah, hilangnya mata pencaharian, pencemaran udara dan air serta tanah, memburuknya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat semakin dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun beroperasinya PLTU 1 Sumuradem Indramayu.